Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2014

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : TUJUAN DAN JENIS USAHA BUMDesA BAB IV : KELEMBAGAAN BAB V : BAGI HASIL USAHA BAB VI : KERJASAMA BAB VII : PENGELOLAAN BARANG BAB VIII : PENGUATAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 589 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB 13 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINS! SULAWESI SELATAN
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelola perekonomian desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; c. bahwa memperhatikan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah dalam f mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Gubemur tersebut perlu ditinjau untuk diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pembentukan Dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008· Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Tahun 2009; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor l); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : TUJUAN DAN JENIS USAHA BUMDesA BAB IV : KELEMBAGAAN BAB V : BAGI HASIL USAHA BAB VI : KERJASAMA BAB VII : PENGELOLAAN BARANG BAB VIII : PENGUATAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521