Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 57 Tahun 2014

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 3. KETENTUAN PERALIHAN 4. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 57 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

22 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2014

Tanggal Berlaku

24 Desember 2014

Sumber

BD.2014/NO.236

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 444 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 57 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2014/NO.236
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng; 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 1. KETENTUAN UMUM 2. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 3. KETENTUAN PERALIHAN 4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521