Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 43 Tahun 2014

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD 3. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH 4. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH 5. AKUNTANSI DAN PELAPORAN 6. TRANSAKSI NON ANGGARAN – UANG JAMINAN 7. PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 43 Tahun 2014 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

22 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2014

Tanggal Berlaku

24 Desember 2014

Sumber

BD.2014/NO.205

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 411 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 43 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2014/NO.205
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten BantaengNomor 6Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6). 1. KETENTUAN UMUM 2. PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD 3. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH 4. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH 5. AKUNTANSI DAN PELAPORAN 6. TRANSAKSI NON ANGGARAN – UANG JAMINAN 7. PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521