Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 31 Tahun 2013

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. SASARAN 5. DANA 6. ORGANISASI PELAKSANA 7. KUALITAS BERAS 8. MEKANISME PENGELOLAAN 9. MEKANISME PENYALURAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 31 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

04 November 2013

Tanggal Pengundangan

04 November 2013

Tanggal Berlaku

04 November 2013

Sumber

BD.2013/NO.199

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 31 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/NO.199
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian sub sistem Cadangan Pangan Pemerintah; b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialokasikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013. 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi iklim ekstrim; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009. 1. KETENTUAN UMUM 2. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. SASARAN 5. DANA 6. ORGANISASI PELAKSANA 7. KUALITAS BERAS 8. MEKANISME PENGELOLAAN 9. MEKANISME PENYALURAN
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 31 Tahun 2013

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT