Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANTAENG TAHUN 2012 – 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU BAB III PERAN DAN FUNGSI BAB IV PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB V PROSES DAN PROSEDUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB VII RENCANA STRUKTUR PELAYANAN KEGIATAN KAWASAN BAB VIII TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAB XII PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN PEMELIHARAAN BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANTAENG TAHUN 2012 – 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

05 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

11 Februari 2013

Tanggal Berlaku

11 Februari 2013

Sumber

BD.2013/NO.6

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 382 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 05 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANTAENG TAHUN 2012 – 2016

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANTAENG TAHUN 2012 – 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bantaeng memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk dapat menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan terkonsep; b. bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Kawasan Rang Terbuka Hijau Kota Bantaeng adalah melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bantaeng Tahun 2012 – 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64); Dokumentasi dan Informasi Hukum|36 5. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tntang Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabuoaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 24); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6); Dokumentasi dan Informasi Hukum|37 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU BAB III PERAN DAN FUNGSI BAB IV PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB V PROSES DAN PROSEDUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB VII RENCANA STRUKTUR PELAYANAN KEGIATAN KAWASAN BAB VIII TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAB XII PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN PEMELIHARAAN BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.
NOMOR 5 TAHUN 2013
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANTAENG TAHUN 2012 – 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT