Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 580 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.-4-TAHUN-2019-TTG-TRANSAKSI-NON-TUNAI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implemetasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangsn Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19); 12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5). TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 7 Haaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521