Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018
Jaminan Usaha Petani
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jaminan Usaha Petani. Jaminan Usaha Petani diselenggarakan berdasarkan asas: a. kemudahan dan perlakuan khusus; b. kebersamaan; c. efisiensi-berkeadilan; dan d. keberlanjutan. Ruang lingkup Jaminan Usaha Petani meliputi: a. Perlindungan Petani; b. Pemberdayaan Petani; dan c. Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Tani Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam kaitannya dengan Jaminan Usaha Petani. Pembiayaan atas Jaminan Usaha Petani yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan atas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
METADATA PERATURAN
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan