Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2011

PENGELOLAAN HUTAN KOTA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN HUTAN 3. PENGELOLAAN HUTAN KOTA 4. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN 5. PEMANFAATAN 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8. PERAN SERTA MASYARAKAT 9. PEMBIAYAAN 10. SANKSI 11. PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN HUTAN KOTA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

07 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

09 Maret 2011

Tanggal Berlaku

09 Maret 2011

Sumber

BD.2011/NO.08

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 492 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 06 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN HUTAN KOTA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2011/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN HUTAN KOTA
ABSTRAK:	: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait. b. bahwa Kabupaten Bantaeng yang memiliki Hutan Kota, memerlukan pengaturan dalam rangka pelestarian hutan kota yang didasarkan pada pengelolaan yang memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan sesuai Peratuan Perundang-Undangan yang berlaku. c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Hutan Kota. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng. 15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng. 16. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Bapedalda Kabupaten Bantaeng. 1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN HUTAN 3. PENGELOLAAN HUTAN KOTA 4. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN 5. PEMANFAATAN 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8. PERAN SERTA MASYARAKAT 9. PEMBIAYAAN 10. SANKSI 11. PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2011. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521