Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2016

PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah antara lain meliputi : a. Penduduk dan Tenaga Kerja; b. Kesempatan kerja; c. Pelatihan Kerja termasuk kompetensi kerja; d. Produktivitas Tenaga Kerja; e. Hubungan Industrial Pancasila; f. Kondisi Lingkungan Kerja; g. Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan h. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2016 tentang PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

30 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

02 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

02 Agustus 2016

Sumber

LD.2016/NO.2

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 786 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bantaeng Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ketenagakerjaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:	a. bahwa tenaga kerja adalah merupakan aset daerah yang mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga perlu memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan secara profesional dan terus menerus; b. bahwa pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja memerlukan mekanisme yang jelas, cepat dan tepat serta memberikan kepastian hukum kepada Calon Tenaga Kerja /Tenaga Kerja; c. bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan yang maksimal terhadap para Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja; 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia; 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 jo Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/V/2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah antara lain meliputi : a. Penduduk dan Tenaga Kerja; b. Kesempatan kerja; c. Pelatihan Kerja termasuk kompetensi kerja; d. Produktivitas Tenaga Kerja; e. Hubungan Industrial Pancasila; f. Kondisi Lingkungan Kerja; g. Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan h. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521