Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2015

PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN AIR BAB IV IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR BAB V OBJEK DAN SUBJEK IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BAB IX SANKSI BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

15 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2015

Tanggal Berlaku

15 Desember 2015

Sumber

BD.2015/NO.41

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 41 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

ABSTRAK:

a. bahwa sumber daya alam yang tersebar di daerah merupakan kekayaan yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai penunjang dalam kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada umumnya, serta kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya, dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya; b. bahwa sumber daya alam di daerah saat ini terus mengalami perubahan yang memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pemanfaatan objek jasa lingkungan. c. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dengan mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan imbal jasa lingkungan air.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|280 IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNegara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Dokumentasi dan Informasi Hukum|281 Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN AIR BAB IV IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR BAB V OBJEK DAN SUBJEK IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BAB IX SANKSI BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
NOMOR 41 TAHUN 2015
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2015

PENGELOLAAN IMBAL JASA LINGKUNGAN AIR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT