Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MENYUSUI EKSKLUSIF BAB IV WAKTU MENYUSUI BAB V TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF BAB VI PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING BAB VII INISIASI MENYUSUI DINI BAB VIII SUSU FORMULA BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI S A N K S I BAB XII P E N U T U P

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

24 November 2015

Tanggal Pengundangan

24 November 2015

Tanggal Berlaku

24 November 2015

Sumber

BD.2015/NO.34

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 296 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 34 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif merupakan amanat ketentuan pasal 128 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; b. bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berkualitas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Bayi di Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No.74,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 tahun 2015; Dokumentasi dan Informasi Hukum|228 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor48/MenPP/XII/2008,Nomor1177/Menkes/PB/XII/ 2008tentang Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes SK/IV/1997, tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (lampiran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2005 Nomor 24).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MENYUSUI EKSKLUSIF BAB IV WAKTU MENYUSUI BAB V TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF BAB VI PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING BAB VII INISIASI MENYUSUI DINI BAB VIII SUSU FORMULA BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI S A N K S I BAB XII P E N U T U P

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
NOMOR 34 TAHUN 2015
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN BANTAENG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT