Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006

BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan pelayanan dan untuk kepentingan pembinaan daerah bawahan, maka hasil penerimaan Retribusi Kabupaten diberikan bagian kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan bruto. (2) Besarnya bagian Retribusi Kabupaten kepada Desa diatur sebagai berikut : a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Desa penghasil; dan b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk semua Desa. (3) Dana bagian Desa, oleh Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

29 Desember 2006

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2006

Tanggal Berlaku

29 Desember 2006

Sumber

LD.2006/NO.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 405 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-4-Th-2006-Bagi-Hasil-Retribusi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); (1) Dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan pelayanan dan untuk kepentingan pembinaan daerah bawahan, maka hasil penerimaan Retribusi Kabupaten diberikan bagian kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan bruto. (2) Besarnya bagian Retribusi Kabupaten kepada Desa diatur sebagai berikut : a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Desa penghasil; dan b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk semua Desa. (3) Dana bagian Desa, oleh Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006

BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT