Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2009

PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Dilarang memproduksi, mendistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryodium, kecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri bukan pangan, ternak dan tumbuh-tumbuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Produsen dan/atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam pada kemasannya. (3) Garam tidak beryodium kemasannya wajib diberi label BUKAN UNTUK KONSUMSI.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2009 tentang PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2009

Sumber

LD.2009/NO.5

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-5-Th-2009-Peredaran-Garam-Beryodium-Dalam-Wilayah-Kab.-Sinjai.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kesehatan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yaitu peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disamping memenuhi kebutuhan industri, maka perlu mengatur peredaran garam beryodium dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4020); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737); 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia; 16. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perdaran Garam Beryodium Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 225); 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).
(1) Dilarang memproduksi, mendistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryodium, kecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri bukan pangan, ternak dan tumbuh-tumbuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Produsen dan/atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam pada kemasannya. (3) Garam tidak beryodium kemasannya wajib diberi label BUKAN UNTUK KONSUMSI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2009

PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT