Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2015

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI PIUTANG BAB III KUALITAS PIUTANG BAB III PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BAB IV RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH BAB V RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BAB VI RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG LAINNYA BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB VIII TATA CARA PENETAPAN PENGHAPUSAN BAB IX TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PELAPORAN BAB X RESTRUKTURISASI BAB XI PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

14 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.25

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 466 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-25-2015-TATA-CARA-PENYISIHAN-DAN-PENGHAPUSAN-PIUTANG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
ABSTRAK:	a. b. c. d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya tentang kebijakan akuntansi piutang, perlu mengatur Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah; bahwa asset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value); bahwa untuk menyajikan piutang daerah dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan ketentuan yang mengatur penggolongan kualitas piutang, pembentukan penyisihan dan penghapusan piutang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); -2- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -3- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih; -4- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12); 25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13); 26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9); -5- 29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10); 30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12); 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13); 33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14); 34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16); 35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17); 36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18); 37. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19); 38. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20); -6- 39. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21); 40. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22); 41. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23); 42. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24); 43. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25); 44. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26); 45. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27); 46. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28); 47. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29); 48. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 30); -7- 49. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3); 50. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52); 51. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 53); 52. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44); dan 53. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI PIUTANG BAB III KUALITAS PIUTANG BAB III PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BAB IV RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH BAB V RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BAB VI RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG LAINNYA BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB VIII TATA CARA PENETAPAN PENGHAPUSAN BAB IX TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PELAPORAN BAB X RESTRUKTURISASI BAB XI PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . NOMOR 25 TAHUN 2015 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521