Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2017

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal l Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

10 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2017

Tanggal Berlaku

10 Februari 2017

Sumber

BD.2017/No.07

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 497 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no_7_tahun_2017_tentang_pedoman_evaluasi_sakip.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOIIAN IWALUA81 ATA8 IMPL£11ENTA81 SISTEK AKUl'l'TABILITAS KfflERJA fflSTA.11'81 PEMERINTAH LllfOKUP P&)lltRXJl'TAH KABUPATltlf BARRO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2017/No.07
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru
ABSTRAK:	bahwa untuk menind11.lclanjuti dim mel:<ikMnakAn kctcntuan Pasal 29 Pereturen �sidcn Repubhk Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Alruntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, maka perlu menct9.pkan Peratwan Bupati tentang Pedoman 1::valuas, Atas lmplcmcntaar Sistem l\kuntabibtas Kinerja lnstansi Pemcrintah Lingkup Pernerintah Kabupat.en Barru; I. Undang-Undang Nomor 29 T&hun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Ttunl111.h1tu Lemba.ran Negara Nnmnr 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tnhun 1999 tentang penyetenggaraen Negara yang bcrsih dan Bcbtt� Korupsi, Kolust '1an NepotiMme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Ta.mbahun Lembaran Negara Nomor 3851) scbagairnnna tclnh diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kom10,1 Pemberant.asun Tmdak Pi<.luna Koruµs, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Trunbuha.n Lernbe.rarr Negara RI Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undan�an • (Lembanm Negara Republ.ik Indonesia Tnhun 2011 • • ' • Nomor 82, Tambahan Lemba:ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel� diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tal-.un 2015 tentang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang NorTl.or 23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Daerah (t�mbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679); 5. Pcraturan Pcmenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Klnerja lnstanei Pt;merintah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik lmJom:sia Nomor 4614); Pemturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyeknggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Prcsiden Repubhk Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitae Klll.erJa Instansi Pemerint.ah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 8. Peraturan Ment.en Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacrua Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluaai Pe\a.ksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 0 Nomor 517); 9. Peraturan Mcntcri Pendayagunnan Aparatur Negara dan Rcfonnasi Brrokra,11 Rcpul>lik Indonesia Noma.- 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Tekms perj' anjran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata C..ra Reviu At.as 6 lApornn Kmeryalnst.ans1 Pemenntah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201<\ Nomor 18<\2); 10. Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur NcK<1fd. Dan Reformasi Birokrasi Repubhk Indonesia Nomor 12 Tahun -2015 tentang Pcdoman Evaluasi Atas ' lmpelementasi Sistem Akuntal.,ilitas Kiru:rja lnstansi Pemerintah (Senta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor986). Pasal l Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017. Nomor 07 Tahun 2017 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2017

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT