Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 24 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : SISTEM AKUANTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB V : BAGAN AKUN STANDAR BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2014

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

02 Januari 2015

Sumber

BD.2010

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 435 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no_24_tahun_2014_tentang_kebijakan_akuntansi_berbasis_akrual.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2010
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barru
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntaner Pemenntahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual Kabupaten Barru 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 2. ⁠Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 3. ⁠Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. ⁠Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 7. ⁠Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 10. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) 11. ⁠11. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Borang Milik Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informası Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $155). 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165). 14. Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 (Bents Negara Republik Indonnesia Tahun 2011 Nomor 310). 15. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penstepan Standar Akuntansi Pemenntah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonnesis Tahun 2013 Nomor 1425 BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : SISTEM AKUANTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB V : BAGAN AKUN STANDAR BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521