Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

bab i : ketentuan umum bab ii : kebijakan akuntansi bab iii : penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

30 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2014

Tanggal Berlaku

02 Januari 2015

Sumber

BD.2014

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 455 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no_16_thn_2014_tentang_kebijakan_akuntansi_pemkab_barru.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru
ABSTRAK:	a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Derbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka dipandarig perlu menyusun kebijakan akuntansi pemerintah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bamu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Deersh Thit di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republia Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208, 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimaria telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lambaran Negara Republik Indonésia Tahun 2011 Nomar 82. Tambahan Lembaran Negara Republai Indonesia Nomor 52:34) 9. ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 14Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 15. Peraturan Menten Dalam Negeri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51351 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesis Nomor 5185) 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5272). 10. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 20. Peraturan Menten Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stendar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pads Pemerintah Daaran 29 Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemanmanan yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten Banu (Lembaran Daerah Kabupaten Barnmu Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Baru Nomor 11 22. Penturan Daerah Kabupaten Baru Nomor & Tahun 2008 tentang Pokok Piskok Pangelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Baru Liberan Daerah Kabupaten Bamu Tahun 2008 Nomor 25 Tambahan Lembaran Deerah Kabupaten Baru Nomor 6), 23 Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.IMD) Kabupaten Bumi Tahun 2010-2015 (Lambaran Dearah Kabupaten Bamu Tahun 2008 Nomor 31 bab i : ketentuan umum bab ii : kebijakan akuntansi bab iii : penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521