Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: a. program dan bidang kerja; b. lembaga; c. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan; d. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; e. fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; f. pelaporan; g. peran serta masyarakat; h. pembinaan dan pengawasan; i. ketentuan sanksi; j. pengaduan dan penyelesaian sengketa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

07 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

07 Januari 2016

Tanggal Berlaku

07 Januari 2016

Sumber

LD.2016/No.3

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 731 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_no_3_2016_tanggungjawab_sosial_dan_lingkungan_perusahaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perlindungan usaha - perdagangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barru yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Kewajiban Perusahaan maka upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat sehingga diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Barru; c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Barru; 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: a. program dan bidang kerja; b. lembaga; c. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan; d. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; e. fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; f. pelaporan; g. peran serta masyarakat; h. pembinaan dan pengawasan; i. ketentuan sanksi; j. pengaduan dan penyelesaian sengketa.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016. 59 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT