Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD,TUJUAN, DAN LINGKUP BAB III : FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNGAN GEDUNG BAB IV : PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG BAB V : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VI : TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BAB VII : PERAN MASYARAKAT DALAM PENELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VIII : PEMBINAAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB X : KENTENTUAN PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN PIDANA BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

04 November 2016

Tanggal Pengundangan

04 November 2016

Tanggal Berlaku

04 November 2016

Sumber

LD.2016/No.9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 650 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_no__9_tahun_2016_tentang_bangunan_gedung-compressed_reduce.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BANGUNAN GEDUNG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a.. behwa pcnyele.nggarun Bangunan Oedung harus dilaksanakan accara tcrtib, sesuai dcngao fungsinya. dan mcmenuW pcrsyaratan adminislnllif clan teknis BangUn8.Jl Cedung agar mcnjamin kcaclamatan pcnghuni dan lingkungannya; b. bahwaPeraturan Daerah Knbupaten Barru Nomor I Tabun 2009 tentang Bangunan Oedung 1udah tidak sc•uai lagi dc:ngan perkembangan pcraturan pcrundang-undangan aehingga pcrtu diuooh dan dicabut; c. ba.hwa uni.Uk melaksanakan kcu:ntuan Pasal 109 a,yat (I) Pcmturan Pcmcrintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Ta.bun 2002 Tentang Bangunan Gee.tung. d. behwa bcrda.aarkan pcrtimbangan sebapimana cfuna1urud hurur a, huruf b dan huruf c, perlu mcoetapkan Pcraturan Daeroh tcntang Bangunan Ocdung. l. Pasal 18 ayat (6) Undar1g-Undang 0a88J' Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang Pcmbentukan Dcarah 'l'ingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik lndonceia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang·Undang Nomor 18 Tahun 1999 tent.ang Ja.sa Konstruksi (Lembaran Negara Rcpublik lndoneaia Tahun 1999 Nomor 54, Tambo.han Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang·Unda.ng Nomor 28 TahWl 2002 tentang Bangunan Geel.wig (Lcmbaran Negara Republik Indonesia TIUiun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 t.ent.ang Penanggulanga.n Bcncana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neg.us Republik Indonesia Nomor '4723); 7. Undang·Undong Nomor 26 'T'ahun 2007 tenUUlB Penatnan Ruang (Lembe.ran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da.n Angkutan Jala.n (Lcmba.ran Negara Rcpublik Jndoneaia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Unda.ng Nomor 25 Tahun 2009 tcntang Pela.ya.nan Publik (Lemberan N􀬛 Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pcngclolaan Llngkungan Hidup {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 12. Undang-Undang Nomor l Tahun 2011 tentang Perumahan dan Lingkungan Pemukiman (Lembaran Negant. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13. Undang-Undang Nomor- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembwun Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); aebagaimana tclah dlubah bebcrapa kali terakhlr dcnga.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan kcdun ataa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dnemh (Lem.baron Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndoneeia Nomor 5679): 14. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengoenai Dampak Llnglrungan (Lcmbaran Negnra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 15. Pcraturan Pcmcrint.ah Nomor 36 Tahun 2005 te:nt.ang Pcraturan Pclalasanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tcnta.ng Bangun.an Gedung {Lcmbaran Negara Republik Indonesia TGhun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik tndonesla Nomor 4532); 16. Pcmturan Pemcrlntah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (LcmbAran Negara Rcpubllk Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655): 17. Pcraturan Menteri Pckerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 lCntang Pedoman Pcnyu.ratan Tcknis Bangunan OedWlg; ____ ,, __ 18. Pcratwun Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 lcntang Penataan Ruang Hijau Kawaaan Perkotaan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pcdoman Umum Migitasi Bencana; 20. Peraturan Mcntcri Pckerjaan Umum Nomor 30/Pfn'/M/2006 u:ntang Pedoman Teknia Fasilitas da.n Almebllltaa pe.da Bangunan Umum dan Wngkungan; 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/P'R':r/M/2007 Tahun 2007 tentang Pcdoman Scrtilikat Laik Fungsi; 22.Peraturan Menteri Pekerjnan Umum Nomor 26/P'Frr/M/2007 Tahun 2007 tentang Pcdoman Tim Ahli Bangunan Oedung; 23. Pcraturan Mern.eri Pd:crjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tabun 2008 tentang 􀬛oman Pcnyediean dan Pr:manfeotan Rua.ng Terbuka Hijau di Kawa.san Pcrkotaan; 24. Pcra.turan Menteri Pekcrjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pcdoman Pemeliharaan dan Puawatan Bangunan Gedung; 2S. Peratunm Menleri Pt:.kerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tcntang Persyaratan Teknia SiAtem Protek:si Kcbekaran pada Bangunan Gcdung dan lingkungan; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD,TUJUAN, DAN LINGKUP BAB III : FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNGAN GEDUNG BAB IV : PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG BAB V : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VI : TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BAB VII : PERAN MASYARAKAT DALAM PENELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BAB VIII : PEMBINAAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB X : KENTENTUAN PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN PIDANA BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016. 86

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT