Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : TATA CARA PENGHITUNGAR RETRIBUSI BAB V : PRINSIP DAN SAS.ARAN PERETAPAN TARD' RETRIBUSI BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PEMBAYARAN BAB IX : PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X : MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB XI : MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB XII : KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XIII : PEMBERIAN KERINGANAN; PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI : PENYIDIKAN BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : PENAGIHAN BAB XIX : KETENTUAN PIDANA BAB XX : KETENTUAN PBRALIHAN BABA XXI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

02 Februari 2012

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2012

Tanggal Berlaku

02 Februari 2012

Sumber

LD.

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 541 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Retribusi Jasa Usaha.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Jasa Usaha
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya; c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Usaha perlu . dilaksanakan .dengan <, mengedepankan . prinsip7prinsip,, .. , ... :f;s,;, ,.;s. pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi .Jasa Usaha. 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nornor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan at.as Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pela po ran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 . Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 21. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Negara Nomor4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : TATA CARA PENGHITUNGAR RETRIBUSI BAB V : PRINSIP DAN SAS.ARAN PERETAPAN TARD' RETRIBUSI BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN PEMBAYARAN BAB IX : PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X : MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB XI : MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB XII : KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XIII : PEMBERIAN KERINGANAN; PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI : PENYIDIKAN BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : PENAGIHAN BAB XIX : KETENTUAN PIDANA BAB XX : KETENTUAN PBRALIHAN BABA XXI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012. Pasal 50 ( l) Tarif Retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (2) Peninjuan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalrukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian. 8 (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 51 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT