Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2018

Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.KETENTUAN UMUM 2.PENILAIAN RISIKO 3.DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 4.PELAKSANAAN 5.PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 6.PEMBIAYAAN 7.KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2018

Sumber

BD.2018/No.30

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 438 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati 30 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:	a bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keanda-lan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/ daerah, dan ketaatan terhadap perundang-undangan, pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intem pemerintah, Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penilaian Risiko pada Organisasi perangkat Daerah. 1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2,Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 25, Tambahan lrembaran Nomor 3851); 3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286 4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbedaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355 5.undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041) 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10). 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2O10 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah KabupatenTana Toraja Tahun 2010 Nomor 23). 1.KETENTUAN UMUM 2.PENILAIAN RISIKO 3.DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 4.PELAKSANAAN 5.PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 6.PEMBIAYAAN 7.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2018

Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT