Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

APBDesa terdiri atas: a. pendapatan desa; b. belanja desa; dan c. pembiayaan Desa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : a. pendapatan asli desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain Kelompok transfer sebagaimana terdiri atas jenis: a. dana desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana desa (ADD); d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan e. bantuan keuangan APBD kabupaten

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

03 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

04 Mei 2016

Tanggal Berlaku

04 Mei 2016

Sumber

LD.2016/No.5, TLD.2016/No.43

Subjek

DESA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 619 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 5 TAHUN 2016 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar / pedoman - desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5, TLD.2016/No.43
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. APBDesa terdiri atas: a. pendapatan desa; b. belanja desa; dan c. pembiayaan Desa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : a. pendapatan asli desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain Kelompok transfer sebagaimana terdiri atas jenis: a. dana desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana desa (ADD); d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan e. bantuan keuangan APBD kabupaten
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521