Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 28 Tahun 2018

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiridari : a. Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah Rp140.621.664.388,48 2. Pendapatan Transfer Rp733.456.642.600,00 3. Pendapatan lain-lain yang Sah Rp18.182.433.564,00 Jumlah Rp892.260.740.552,48 b. Belanja 1. Belanja Operasi Rp660.252.434.451,31 2. Belanja Modal Rp308.243.662.068,00 3. Belanja Tak Terduga Rp556.823.280,00 4. Transfer Bantuan Keuangan Rp805.904.056,00 Jumlah belanja Rp969.858.823.855,31 Surplus/(defisit) Rp(77.598.083.302,83) c. Pembiayaan : 1. Penerimaan Rp81.150.255.404,10 2. Pengeluaran Rp2.765.857.030,74 3. Jumlah Pembiayaan netto Rp78.384.398.373,36 SILPA Tahun Berkenaan Rp786.315.070,53

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
T.E.U.
Indonesia, Kota Pare-Pare
Nomor
28
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Parepare
Tanggal Penetapan
27 Agustus 2018
Tanggal Pengundangan
27 Agustus 2018
Tanggal Berlaku
27 Agustus 2018
Sumber
BD.2018/No.28
Subjek
APBD
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Pare-Pare
Bidang
Halaman ini telah diakses 447 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan