Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

• Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; 3. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 4. PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI; 5. PEMUNGUTAN RETRIBUSI; 6. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ; 7. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 8. PEMERIKSAAN; 9. INSENTIF PEMUNGUTAN; 10. PENYIDIKAN ; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PERALIHAN; 13. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

23 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2011

Tanggal Berlaku

23 Desember 2011

Sumber

LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor 10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1236 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

15JdihLobarPERDANOMOR10TAHUN2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH-RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	• bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; • bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; • bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; 3. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 4. PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI; 5. PEMUNGUTAN RETRIBUSI; 6. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ; 7. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 8. PEMERIKSAAN; 9. INSENTIF PEMUNGUTAN; 10. PENYIDIKAN ; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PERALIHAN; 13. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011. Mencabut: • Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 22 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 22 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 22 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Trayek; • Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol; • Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; • Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Gangguan • Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD ; • Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi termasuk tata cara pembayaran , penyetoran , tempat pembayaran , dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; • Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; • Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati • Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati; • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati; • Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati; • Tata cara pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; • Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati. 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT