Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

• Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. HAK DAN KEWAJIBAN; 3. TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; 4. JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN 5. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM; 6. PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN SERTA PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 7. PRASARANA DAN SARANA; 8. PENDANAAN, PENGALOKASIAN, DAN PENGELOLAAN DANA; 9. PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN; 10. PENJAMINAN MUTU; 11. PERAN SERTA MASYARAKAT; 12. TUGAS DAN FUNGSI; 13. PENGHARGAAN; 14. KERJASAMA; 15. PENGAWASAN; 16. KETENTUAN PERALIHAN; 17. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

02 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2013

Sumber

LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor 6

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 663 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

69JdihLobarPerda6th2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDIDIKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	• bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik; • bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan; • bahwa perkembangan pembangunan dan tuntutan globalisasi, mendorong pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. HAK DAN KEWAJIBAN; 3. TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; 4. JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN 5. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM; 6. PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN SERTA PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 7. PRASARANA DAN SARANA; 8. PENDANAAN, PENGALOKASIAN, DAN PENGELOLAAN DANA; 9. PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN; 10. PENJAMINAN MUTU; 11. PERAN SERTA MASYARAKAT; 12. TUGAS DAN FUNGSI; 13. PENGHARGAAN; 14. KERJASAMA; 15. PENGAWASAN; 16. KETENTUAN PERALIHAN; 17. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2013. - • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi mengenai perkembangan Pendidikan Peserta Didik diatur dengan Peraturan Bupati. • Ketentuan mengenai hak masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati • Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan penyelenggaraan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati. • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pemberian beasiswa pendidikan dan pendistribusian beasiswa serta pembebasan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati. • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggabungan Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati • Pembentukan Forum ditetapkan dengan Keputusan Bupati • persyaratan dan tatacara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati • tata cara kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati • Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Satuan Pendidikan yang telah beroperasi namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus segera menyesuaikan persyaratan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.. • tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati. 25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521