Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2015

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP DASAR; BAB IV KEBIJAKAN UMUM; BAB V RUANG LINGKUP; BAB VI PEMBIAYAAN PENGADAAN; BAB VII PEMBENTUKAN, PERSYARATAN, TUGAS POKOK DAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN/PANITIA; BAB VIII PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA; BAB IX METODE PENGADAAN BARANG/JASA; BAB X EVALUASI PENAWARAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA; BAB XI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA; BAB XII JENIS KONTRAK; BAB XIII PENANDATANGANAN KONTRAK; BAB XIV HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK; BAB XV PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN; BAB XVI PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK; BAB XVII SERAH TERIMA PEKERJAAN; BAB XVIII SANKSI; BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB XX SWAKELOLA; BAB XXI PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBN/APBD; BAB XXII PELAKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENUNJUKAN LANGSUNG; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

22 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2015

Tanggal Berlaku

01 Januari 2015

Sumber

BD.2015/328

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 446 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Badan Layanan umum-pengadaan barang dan jasa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/328

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; PemenKeu Nomor 08/PMK.02/2006; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP DASAR; BAB IV KEBIJAKAN UMUM; BAB V RUANG LINGKUP; BAB VI PEMBIAYAAN PENGADAAN; BAB VII PEMBENTUKAN, PERSYARATAN, TUGAS POKOK DAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN/PANITIA; BAB VIII PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA; BAB IX METODE PENGADAAN BARANG/JASA; BAB X EVALUASI PENAWARAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA; BAB XI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA; BAB XII JENIS KONTRAK; BAB XIII PENANDATANGANAN KONTRAK; BAB XIV HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK; BAB XV PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN; BAB XVI PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK; BAB XVII SERAH TERIMA PEKERJAAN; BAB XVIII SANKSI; BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB XX SWAKELOLA; BAB XXI PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBN/APBD; BAB XXII PELAKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENUNJUKAN LANGSUNG; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521