Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan; Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Kewenangan; Tata Cara Pemungutan; Penagihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penagihan Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

12 November 2012

Tanggal Pengundangan

13 November 2012

Tanggal Berlaku

13 November 2012

Sumber

BD.2012/NO.316, LL KAB. KAPUAS HULU: 13 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 298 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP no 35 TAHUN 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi daerah
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2012/NO.316, LL KAB. KAPUAS HULU: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
ABSTRAK:	Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran pemungutan retribusi pelelangan ikan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan; Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Kewenangan; Tata Cara Pemungutan; Penagihan Retribusi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penagihan Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2012. 13 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521