Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Objek Pajak dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Mekanisme tata Cara Pemungutan; Pemuingutan Pajak; Pembayaran Pajak; Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Pengfhapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

01 April 2013

Tanggal Pengundangan

02 April 2013

Tanggal Berlaku

02 April 2013

Sumber

BD.2013/NO.288, LL KAB. KAPUAS HULU: 20 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 360 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 11 tahun 2013 ttg Pjak Mneral bukan Logam.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2013/NO.288, LL KAB. KAPUAS HULU: 20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Objek Pajak dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Mekanisme tata Cara Pemungutan; Pemuingutan Pajak; Pembayaran Pajak; Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Pengfhapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013. 20 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521