Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 59 Tahun 2017

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai tunjangankomunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional ketua dan wakil ketua DPRD. Peraturan ini mencakup Ketentuan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses; Ketentuan dana operasional; pembiayaan. Peraturan ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anggota dan pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik tanpa terbebani oleh masalah finansial.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

15 September 2017

Tanggal Pengundangan

15 September 2017

Tanggal Berlaku

15 September 2017

Sumber

BD 2017/NO 59

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 503 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 59 Tunjangan DPRD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2017/NO 59
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oprasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Oprasioanal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang–undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan ini mengenai tunjangankomunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional ketua dan wakil ketua DPRD. Peraturan ini mencakup Ketentuan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses; Ketentuan dana operasional; pembiayaan. Peraturan ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anggota dan pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik tanpa terbebani oleh masalah finansial.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 59 Tahun 2017

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT