Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

perubahan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan fokus pada penyesuaian terhadap standar akuntansi terbaru, pelaporan keuangan, dan prosedur akuntansi. Perubahan ini biasanya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

26 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

26 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

26 Oktober 2018

Sumber

BD 2018/NO 41

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 375 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No.-38-thn-2018-ttg-perubahan-Ketiga-kebijakan-akuntansi-bulungan_final.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2018/NO 41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:	Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penerapan standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan No. 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya terkomodir, khususnya yang terkait dengan metode penyisihan piutang, maupun konsep nilai perolehan sehingga perlu diatur kembali agar dalam pelaksanaan dapat lebih terarah, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan No. 10 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansu Pemerintah Kabupaten Bulungan. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerh, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERDA Kabupaten Bulungan No. 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan Bupati Bulungan No. 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan. perubahan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan fokus pada penyesuaian terhadap standar akuntansi terbaru, pelaporan keuangan, dan prosedur akuntansi. Perubahan ini biasanya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018. PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 38 Tahun 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT