PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/NO.17, TBD No.17, LL KAB. KAPUAS HULU: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK: |
- bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan Pengangkatan, Pembebasan, Pemberhentian serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, perlu untuk mendelegasikan wewenang kepada pejabat-pejabat eselon II untuk atas namanya melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pembebasan, Pemberhentian Serta Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PerKaBKN No. 7 Tahun 2017, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalamdan dari jabatan fungsional tertentu; pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu; kenaikan jabatan fungsional tertentu; pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
- Peraturan ini terdiri dari 6 Hlm
|