Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 161 Tahun 2018

PENANGGUHAN PELAKSANAAN ATAS SEBELAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai penangguhan 11 pelaksanaan paraturan walikota yang mengatur megenai kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi unti pelaksana teknis daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 161 Tahun 2018 tentang PENANGGUHAN PELAKSANAAN ATAS SEBELAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

161

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

29 November 2018

Tanggal Pengundangan

29 November 2018

Tanggal Berlaku

29 November 2018

Sumber

Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 161

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 366 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 161 Th 2018 ttg Penangguhan Pelaksanaan atas Sebelas Peraturan Walikota Probolinggo.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

struktur organisasi
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 161, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 161
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN ATAS SEBELAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kebijakan Kepala Daerah yang diberlakukan adalah dengan menghapus struktur kelembagaan Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga keberadaannya dari yang semula ada menjadi tidak ada; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, yang pada prinsipnya Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau akan menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; [2] c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan demikian tidak dapat dilakukan pengangkatan dan pemindahan pada jabatan baru, sehingga struktur kelembagaan Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan keberadaannya, sehingga sebagai konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah dengan menangguhkan pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Daerah; Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); [3] 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); peraturan ini mengatur mengenai penangguhan 11 pelaksanaan paraturan walikota yang mengatur megenai kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi unti pelaksana teknis daerah
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018. jumlah 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 161 Tahun 2018

PENANGGUHAN PELAKSANAAN ATAS SEBELAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT