Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2018

PENEGASAN STATUS HUKUM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PROBOLINGGO SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo, tetap malaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2018 tentang PENEGASAN STATUS HUKUM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PROBOLINGGO SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

182

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

31 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2018

Tanggal Berlaku

31 Desember 2018

Sumber

Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 182

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 501 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 182 Th 2018 ttg Penegasan Status Hukum ULP Kota Probolinggo.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengadaan barang jasa ulp
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 182, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 182
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PROBOLINGGO SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mulai berlaku pada 19 November 2018, pada Pasal 23 menyatakan “Pengaturan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilakukan paling lama akhir bulan Desember tahun 2018”; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa belum dapat dibentuk, karena dalam pembentukan lembaga tersebut masih harus melalui kajian, tahapan dan prosedur hukum serta pendampingan dan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penegasan Status Hukum Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); [2] 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo, tetap malaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. jumlah 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2018

PENEGASAN STATUS HUKUM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PROBOLINGGO SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT