Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, tujuan, kewajiban pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, hak-hak korban, hak-hak pelaku, pendampingan, pemulihan korban, saksi dan pelaku, pembentukan PPT, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, larangan, sanksi administratif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

01 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2019

Tanggal Berlaku

01 Maret 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2 Seri E

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1274 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 2 TAHUN 2019,TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PER.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perempuan anak hak asasi manusia
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:	a. bahwa perempuan dan anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya perempuan dan anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, tujuan, kewajiban pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, hak-hak korban, hak-hak pelaku, pendampingan, pemulihan korban, saksi dan pelaku, pembentukan PPT, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, larangan, sanksi administratif
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. jumlah 24 halaman + penjelasan 2 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT