Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2017

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Menara; BAB III Jenis Menara; BAB IV Pembangunan Menara; BAB V Penggunaan Menara Bersama; BAB VI Prinsip Penggunaan Menara Bersama; BAB VII Asuransi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; BAB VIII Biaya; BAB IX Pembongkaran; BAB X Pengawasan Dan Pengendalian Menara; BAB XI Ketentuan Penyidikan; BAB XII Ketentuan Pidana; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2017

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 13

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 452 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 13 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Telekomunikasi - penyelenggaraan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa infrastuktur telekomunikasi dan informatika merupakan salah satu jenis infrastruktur prioritas yang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekomoni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga pertahanan dan keamanan; bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, termasuk menara telekomunikasi berdasarkan rencana tata ruang di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Menara; BAB III Jenis Menara; BAB IV Pembangunan Menara; BAB V Penggunaan Menara Bersama; BAB VI Prinsip Penggunaan Menara Bersama; BAB VII Asuransi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; BAB VIII Biaya; BAB IX Pembongkaran; BAB X Pengawasan Dan Pengendalian Menara; BAB XI Ketentuan Penyidikan; BAB XII Ketentuan Pidana; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
14 halaman; Penjelasan: 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521