Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Batas Wilayah, Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu; 3. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Rencana Zonasi; 4. Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemanfaatan Ruang; 6. Mitigasi Bencana; 7. Indikasi Program; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Sanksi Administratif; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Gugatan Perwakilan; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Koordinasi Pelaksanaan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Lain-Lain; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

16 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2018

Tanggal Berlaku

17 Juli 2018

Sumber

LD.2018/No.13

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2189 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda no 13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Batas Wilayah, Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu; 3. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Rencana Zonasi; 4. Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemanfaatan Ruang; 6. Mitigasi Bencana; 7. Indikasi Program; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Sanksi Administratif; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Gugatan Perwakilan; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Koordinasi Pelaksanaan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Lain-Lain; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
75 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521