Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Perturan ini mencakup kewajiban laporan; bentuk dan isi laporan; prosedur pengajuan laporan; transparansi dan akuntabilitas; sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini bertujuan agara terciptanya pemerintahan yangl lebih bersih dan akuntabel di Kabupaten Malinau

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

01 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2017

Tanggal Berlaku

01 Maret 2017

Sumber

BD 2017/NO.23

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 669 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Malinau 23-2017-LKHPN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2017/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:	dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kurai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mengenai LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Perturan ini mencakup kewajiban laporan; bentuk dan isi laporan; prosedur pengajuan laporan; transparansi dan akuntabilitas; sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini bertujuan agara terciptanya pemerintahan yangl lebih bersih dan akuntabel di Kabupaten Malinau
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017. 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT