Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan tujuan dari penambahan modal ini, seperti meningkatkan kapasitas dan kemampuan PDAM dalam menyediakan layanan air minum, memperbaiki infrastruktur, atau mengembangkan operasional perusahaan. Jumlah dan Sumber Penambahan Modal: Menetapkan jumlah penambahan modal yang akan disertakan ke dalam modal PDAM serta sumber dana yang digunakan, misalnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

05 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2017

Tanggal Berlaku

05 Juni 2017

Sumber

BD 2017/NO.21

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 495 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB 21-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NUNUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan Cakupan Pelayanan terhadap Akses Air Minum bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan. Bahwa dalam rangka mengikuti Program Air Minum APBN pada Kementerian Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah telah menyanggupi untuk mengikuti program tersebut dan bersedia mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan untuk 1.000 (seribu) unit sambungan rumah untuk masyarkat berpenghasilan rendah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Pihak Ketiga dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan, serta Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Penambahan Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan tujuan dari penambahan modal ini, seperti meningkatkan kapasitas dan kemampuan PDAM dalam menyediakan layanan air minum, memperbaiki infrastruktur, atau mengembangkan operasional perusahaan. Jumlah dan Sumber Penambahan Modal: Menetapkan jumlah penambahan modal yang akan disertakan ke dalam modal PDAM serta sumber dana yang digunakan, misalnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. 4 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT