Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaa; 4. Usaha Ketenagalistrikan; 5. Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 6. Penggunaan Tanah; 7. Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; 8. Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik; 9. Keteknikan; 10. Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika; 11. Hak Dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Dan Larangan; 12. Pemanfaatan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan; 13. Insentif Dan Disinsentif; 14. Subsidi Listrik; 15. Prioritas Pembangunan Ketenagalistrikan; 16. Sistem Informasi Ketenagalistrikan; 17. Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan; 18. Keadaan Memaksa; 19. Koordinasi Dan Kerjasama; 20. Penyelesaian Perselisihan; 21. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; 22. Pendanaan; 23. Partisipasi Masyarakat; 24. Sanksi Administratif; 25. Ketentuan Penyidikan; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup:

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

26 April 2018

Tanggal Pengundangan

30 April 2018

Tanggal Berlaku

30 April 2018

Sumber

LD.2018/No.06

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 799 kali

FILE-FILE PERATURAN

no 6.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan di daerah perlu diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energy untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianyan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketenagalistrikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2016
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaa; 4. Usaha Ketenagalistrikan; 5. Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 6. Penggunaan Tanah; 7. Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; 8. Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik; 9. Keteknikan; 10. Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika; 11. Hak Dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Dan Larangan; 12. Pemanfaatan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan; 13. Insentif Dan Disinsentif; 14. Subsidi Listrik; 15. Prioritas Pembangunan Ketenagalistrikan; 16. Sistem Informasi Ketenagalistrikan; 17. Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan; 18. Keadaan Memaksa; 19. Koordinasi Dan Kerjasama; 20. Penyelesaian Perselisihan; 21. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; 22. Pendanaan; 23. Partisipasi Masyarakat; 24. Sanksi Administratif; 25. Ketentuan Penyidikan; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup:

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
40 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521