PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK: |
- dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadapbenturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
- Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
- 8 hlm
|