Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Pengelolaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Tanah, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Konservasi; 5. Pendayagunaan Air Tanah; 6. Perizinan; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Pemantauan Dan Evaluasi; 9. Sistem Informasi; 10. Fasilitasi; 11. Koordinasi; 12. Kerja Sama; 13. Peran Serta Masyarakat; 14. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 15. Pendanaan; 16. Larangan; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

17 April 2018

Tanggal Pengundangan

30 April 2018

Tanggal Berlaku

30 April 2018

Sumber

LD.2018/No.05

Subjek

SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2217 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

PENJELASAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sumber daya alam
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan; bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian cekungan air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001: Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Tanah, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Konservasi; 5. Pendayagunaan Air Tanah; 6. Perizinan; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Pemantauan Dan Evaluasi; 9. Sistem Informasi; 10. Fasilitasi; 11. Koordinasi; 12. Kerja Sama; 13. Peran Serta Masyarakat; 14. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 15. Pendanaan; 16. Larangan; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018. 31 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521