Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2017

Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV SUBYEK DAN OBYEK STD-B; BAB V DELEGASI KEWENANGAN; BAB VI PRINSIP PENDAFTARAN STD-B; BAB VII SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN; BAB VIII DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KERJA SAMA; BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN; BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG STD-B; BAB XI SANKSI; BAB XII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

06 November 2017

Tanggal Pengundangan

09 November 2017

Tanggal Berlaku

09 November 2017

Sumber

BD.2017/29

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 523 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan No 29 Tahun 2017 ttg STD Budidaya Perkebunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perkebunan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan

ABSTRAK:

bahwa pekebun swadaya merupakan tulang punggung Kabupaten Seruyan dalam menghasilkan produk perkebunan yang selama ini kurang mendapat dukungan memadai untuk menghasilkan produk perkebunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 5 ayat 1 menyebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota. Untuk memastikan pengelolaan perkebunan berkelanjutan tersebut berjalan dengan baik, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pendaftaran atas lahan-lahan kebun yang dikelola oleh perkebunan swadaya dengan cara melimpahkan kewenangan pendaftaran surat tanda budidaya perkebunann kepada Camat dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 /Permentan/OT.14/7/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/O T.140/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV SUBYEK DAN OBYEK STD-B; BAB V DELEGASI KEWENANGAN; BAB VI PRINSIP PENDAFTARAN STD-B; BAB VII SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN; BAB VIII DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KERJA SAMA; BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN; BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG STD-B; BAB XI SANKSI; BAB XII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521