Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 49 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM ; BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ; BAB III MASA SEWA ; BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SEWA ; BAB V PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ; BAB VI PENATAUSAHAAN; BAB VII PEMBINAAN, PENGA\VASAN DAN PENGENDALIAN ; BAB VIII GANTI RUGI DAN DENDA ; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BABX KETENTUAN PERALIHAN ; BABXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

22 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2017

Tanggal Berlaku

27 Desember 2017

Sumber

BD.2017/49

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 472 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan Nomor 49 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan barang milik daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Pasal 116 ayat (1), Pasal 118 ayat (4) dan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Formula Tarif Sewa, Tarif Pokok Sewa dan Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.06/2016
BABI KETENTUAN UMUM ; BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ; BAB III MASA SEWA ; BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SEWA ; BAB V PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ; BAB VI PENATAUSAHAAN; BAB VII PEMBINAAN, PENGA\VASAN DAN PENGENDALIAN ; BAB VIII GANTI RUGI DAN DENDA ; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BABX KETENTUAN PERALIHAN ; BABXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
40 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521