Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2018

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang menetapkan pembentukan dan struktur organisasi Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Menjelaskan lokasi dan cakupan wilayah operasional balai tersebut. Menyusun tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. Menetapkan tanggung jawab balai dalam hal pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kualitas farmasi dan alat kesehatan. Mengatur proses pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan pemantauan penggunaan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya. Menetapkan standar dan prosedur dalam manajemen farmasi untuk memastikan keamanan dan kualitas obat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

09 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

11 April 2018

Tanggal Berlaku

11 April 2018

Sumber

BD 2018/NO.14

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 630 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 14-2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan Farmasi di daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi. Bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi pada dinas kesehatan Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Peraturan ini mengatur tentang menetapkan pembentukan dan struktur organisasi Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Menjelaskan lokasi dan cakupan wilayah operasional balai tersebut. Menyusun tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. Menetapkan tanggung jawab balai dalam hal pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kualitas farmasi dan alat kesehatan. Mengatur proses pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan pemantauan penggunaan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya. Menetapkan standar dan prosedur dalam manajemen farmasi untuk memastikan keamanan dan kualitas obat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018. Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) gudang farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521