Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2018

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH, BAITUL MAAL WAAT TAMWIL, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Status Dana Pinjaman, Hak dan Kewajiban, Kriteria Penerima Dana Pinjaman, Besar Dana Pinjaman, Persyaratan dan Permohonan, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, Agunan, Prosedur Pencairan Pinjaman, Pemanfaatan Dana Pinjaman, Biaya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH, BAITUL MAAL WAAT TAMWIL, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Asahan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kisaran

Tanggal Penetapan

30 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2018

Tanggal Berlaku

30 Januari 2018

Sumber

BD.2018/NO.9

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Asahan

Bidang

Halaman ini telah diakses 775 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 9 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH, BAITUL MAAL WAAT TAMWIL, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro adalah wadah perekonomian rakyat yang memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Usaha Mikro di Kabupaten Asahan telah ditetapkan program dana pinjaman bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan; c. bahwa program dana pinjaman bergulir harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat pemanfaatan, tepat sasaran dan berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan; 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/ M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); 11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/ M.KUKM.XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Pinjaman Bergulir Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 30); 15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34); 16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 37); Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Status Dana Pinjaman, Hak dan Kewajiban, Kriteria Penerima Dana Pinjaman, Besar Dana Pinjaman, Persyaratan dan Permohonan, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, Agunan, Prosedur Pencairan Pinjaman, Pemanfaatan Dana Pinjaman, Biaya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 10); b. Keputusan Bupati Asahan Nomor 237-KUKM/2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Tim Pokja Kabupaten dan Tim Pokja Kecamatan/Desa/Kelurahan serta Rayonisasi Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor 177-KOPERINDAG/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Asahan Nomor 237-KUKM/2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Tim Pokja Kabupaten dan Tim Pokja Kecamatan/Desa/Kelurahan serta Rayonisasi Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Asahan; dan c. Keputusan Bupati Asahan Nomor 84-KOPDAG-TAHUN 2017 tentang Penetapan Tim Penagih Tunggakan dan Petugas Pendamping Tim Penagih Tunggakan di Kecamatan Dana Pinjaman Bergulir Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Tahun 2017; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Koperasi, KJKS, BMT, LKM, dan Usaha Mikro yang masih memiliki sisa dana pinjaman/tunggakan tetap melunasinya sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit sebelumnya. 16 Hlm, Lamp: 11 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2018

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH, BAITUL MAAL WAAT TAMWIL, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT