Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap jabatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta beban kerja yang seimbang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik, dan stabilitas sosial di Provinsi Kalimantan Utara.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara
Nomor
95
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Tanjung Selor
Tanggal Penetapan
29 Desember 2017
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2017
Tanggal Berlaku
29 Desember 2017
Sumber
BD 2017/NO.95
Subjek
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 391 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Diubah dengan :
-
Pergub Prov. Kalimantan Utara No. 69 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan