Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini mencakup hal-hal berikut: Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Tugas dan Tanggung Jawab, Mekanisme Pemilihan Penyedia, Pengawasan dan Pengendalian, Penyelesaian Sengketa dan Sanksi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

20 April 2017

Tanggal Pengundangan

25 April 2017

Tanggal Berlaku

25 April 2017

Sumber

BD 2017/NO.27

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 504 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB-27-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD 2017/NO.27
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:	Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini mencakup hal-hal berikut: Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Tugas dan Tanggung Jawab, Mekanisme Pemilihan Penyedia, Pengawasan dan Pengendalian, Penyelesaian Sengketa dan Sanksi
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017. 112 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521