Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2018

Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Pajak; 3. Waktu Pelaksanaan Dan Ketentuan Penghapusan; 4. Pelaporan; 5. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Banten

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Serang

Tanggal Penetapan

12 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2018

Tanggal Berlaku

12 Juli 2018

Sumber

BD.2018/No. 23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Banten

Bidang

Halaman ini telah diakses 590 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No. 23 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2018/No. 23
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah
ABSTRAK:	Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor. UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 91 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 5 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2011; Perda Prov Banten No 9 th 2018; Pergub Banten No 4 Th 2013 yg telah diubah dg Pergub Banten No 39 th 2014; Pergub Banten No 1 Th 2018; Pergub Banten No 20 th 2018. 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Pajak; 3. Waktu Pelaksanaan Dan Ketentuan Penghapusan; 4. Pelaporan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2018

Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT