Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ,yaitu meliputi; a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbaris prioritas dan resiko. b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dearah;dan c. jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

26 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2018

Tanggal Berlaku

26 Februari 2018

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_10_2018_KEBIJAKAN_pengawasan-2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemerintahan daerah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan suatu perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang yang dituangkan dalam suatu kebijakan pengawasan tahunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018;
1. UU NO. 61 Tahun 1958 2. UU NO. 33 Tahun 2004 3. UU NO. 23 Tahun 2014 4. UU NO. 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah NO. 12 Tahun 2017 6. Peraturan Mentri Dalam Negeri NO. 23 Tahun 2007 7. Peraturan Mentri Dalam Negeri NO. 110 Tahun 2017 8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat NO. 8 Tahun 2016 9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat NO. 77 Tahun 2016 10. Peraturan Gubernur sumatera Barat NO. 72 Tahun 2017
kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ,yaitu meliputi; a.fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbaris prioritas dan resiko. b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dearah;dan c. jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
Peraturan tentang Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT