Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2017

Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 3 : Penyelenggaraan e-government mencakup kegiatan : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seluma

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pasar Tais

Tanggal Penetapan

23 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

23 Januari 2017

Tanggal Berlaku

23 Januari 2017

Sumber

Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 31

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seluma

Bidang

Halaman ini telah diakses 430 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 31 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENERAPAN ELECTRONIC GOVERMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:	a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik; b. Bahwa Electronic Government Pemerintah Kabupaten Seluma perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien; c. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensinya pengembangan Electronic Government yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; 1. UU No. 3 Tahun 2003 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 11 Tahun 2008 4. UU No. 14 Tahun 2008 5. UU No. 25 Tahun 2009 6. UU No. 12 Tahun 2011 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 20 Tahun 1968 9. PP No. 82 Tahun 2012 10. Permendagri No. 35 Tahun 2010 11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 12. Permendagri No. 80 Tahun 2015 Pasal 3 : Penyelenggaraan e-government mencakup kegiatan : a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Monitoring dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017. 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2017

Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT