PENERAPAN ELECTRONIC GOVERMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK: |
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik;
b. Bahwa Electronic Government Pemerintah Kabupaten Seluma perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
c. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensinya pengembangan Electronic Government yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
- 1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 11 Tahun 2008
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. PP No. 82 Tahun 2012
10. Permendagri No. 35 Tahun 2010
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
12. Permendagri No. 80 Tahun 2015
- Pasal 3 :
Penyelenggaraan e-government mencakup kegiatan :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan; dan
c. Monitoring dan evaluasi.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
- 10 halaman
|